Pasal 28

(1) PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib

menyediakan dan menyimpan bukti transaksi PMSE yang sah. (21 Bukti transaksi PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi alat bukti yang sah dan mengikat para pihak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Bukti...

SK No 019127 A

PRESIDEN

REPUBLIK INEONESIA

-t7-

(3) Bukti transaksi PMSE dinyatakan sah apabila

menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak

berlaku untuk:

• bukti transaksi PMSE yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
• bukti transaksi PMSE yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.