Pasal 19

Menteri dapat mengupayakan pengeluaran Pelaku Usaha dari daftar prioritas pengawasan jika:

• terdapat laporan kepuasan Konsumen;
• terdapat bukti adanya penerapan perlindungan Konsumen secara patut; atau
• telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.