Pasal 19

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melunasi

kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

(3) Terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan:

• keberatan;
• pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
• pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.