Pasal 20

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal

Pajak atas suatu:

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
• Surat Ketetapan Pajak Nihil;
• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
• pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dapat mengajukan permohonan:

• pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

• pengurangan . . .

• pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau
• pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

(3) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan

kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.

(4) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan

kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan pengajuan keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.