PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG PENGALIHAN STATUS

ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa jabatan struktural di lingkungan instansi

sipil merupakan jabatan karier yang hanya dapat

diisi dan diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil

dan/atau Pegawai Negeri yang telah dialihkan

statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil;

• bahwa dalam mencapai kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan yang optimal, jabatan-jabatan

struktural di instansi sipil tertentu dapat

diduduki oleh Anggota Tentara Nasional

Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia tanpa dialihkan statusnya

menjadi Pegawai Negeri Sipil;

• bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan

efisiensi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas

dan fungsi Mahkamah Agung, jabatan-jabatan

struktural yang tugas dan fungsinya sesuai

dengan tugas dan fungsi Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dapat diduduki oleh Anggota Tentara

Nasional Indonesia;

• bahwa . . .

• bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3402);

5. Peraturan . . .

1. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4198);

3. Peraturan . . .

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN

KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS

ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL.

Pasal I

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negerai Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085) yang telah dua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

• Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4173); dan

• Nomor 21 . . .

• Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4198)

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

”Pasal 9

Selain oleh Pegawai Negeri Sipil, jabatan struktural

tertentu pada instansi sipil:

• Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan

Keamanan;

• Departemen Pertahanan;

• Sekretariat Militer Presiden;

• Badan Intelijen Negara;

• Lembaga Sandi Negara;

• Lembaga Ketahanan Nasional;

• Dewan Ketahanan Nasional;

• Badan S.A.R. Nasional;

• Badan Narkotika Nasional; dan

• Mahkamah Agung

dapat diduduki oleh Anggota Tentara Nasional

Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia tanpa dialihkan statusnya menjadi

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan

Pemerintah ini.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan