Pasal 22

(1) Pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk penyediaan

infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

• pembagian risiko antar pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama;
• sistem pendanaan yang menitikberatkan pada sumber dana komersial serta meminimalkan sumber dana pemerintah;
• kepemimpinan proyek dilakukan oleh sektor swasta;
• komitmen pemerintah sebatas kewajiban pada perjanjian kerjasama dan perjanjian investasi;
• masa konsesi atau batasan tertentu atas pengendalian dan kepemilikan fasilitas yang dikembalikan kepada pemerintah; dan
• nilai jual atas hasil pelaksanaan proyek penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dilakukan.

(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

• identitas para pihak;

• lingkup pekerjaan;

• jangka waktu;

• jaminan pelaksanaan;

• tarif dan mekanisme penyesuaiannya;

• hak dan kewajiban, termasuk alokasi risiko;

• standar kinerja pelayanan;

• larangan pengalihan perjanjian kerjasama atau penyertaan saham pada badan usaha pemegang perjanjian kerjasama sebelum penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur beroperasi secara komersial;

• sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;

• pemutusan atau pengakhiran perjanjian;

• laporan keuangan badan usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;

• mekanisme . . .

• mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
• mekanisme pengawasan kinerja badan usaha dalam pelaksanaan perjanjian;
• pengembalian infrastruktur dan non infrastruktur serta pengelolaannya kepada menteri/pimpinan lembaga;
• keadaan memaksa; dan
• hukum yang berlaku yaitu hukum Indonesia.

(3) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

• identitas para pihak;
• nilai investasi;
• jadwal pencairan yang ditetapkan berdasarkan tahapan pelaksanaan masing-masing bagian kegiatan yang memerlukan pembiayaan;
• jangka waktu pembayaran kembali;
• proyeksi nilai tambah dan prosentase bagi hasil keuntungan investasi;
• tujuan investasi;
• tata cara pencairan dana investasi;
• tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana investasi;
• hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima dana investasi; dan
• sanksi bagi pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya.