PP
TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 64
BAB 5 — LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT SEKTORAL
Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pembentukan LKS
Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi, dan
LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota diatur oleh :
Menteri selaku Ketua LKS Tripartit Sektoral Nasional;
Gubernur selaku Ketua LKS Tripartit Sektoral Propinsi; dan
Bupati/Walikota selaku Ketua LKS Tripartit Sektoral
Kabupaten/Kota.