Pasal 27

dalam(1) Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah menetapkan sasaran pertumbuhan Penyediaan Energi memperhatikan sasaran pertumbuhan ekonomi. (2t Untuk mencapai sasaran pertumbuhan Penyediaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau dana Pemerintah Daerah menyediakan alokasi pengembangan dan penguatan infrastruktur Energi yang memadai. mendorong (3) Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah penguatan pendanaan untuk menjamin ketersediaan Energi, pemerataan infrastruktur Energi, pemerataan akses masyarakat terhadap Energi, pengembangan Industri Energi nasional, dan pencapaian sasaran Penyediaan Energi serta Pemanfaatan Energi.

. (4) Pemerintah ..

Sttr*t

{*

PRESIDEN

(4) Pemerintah mendorong Badan Usaha dan perbankan untuk

turut mendanai pembangunan infrastruktur dan Pemanfaatan Energi.

(5) Penguatan pendanaan yang dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan paling sedikit dengan:

• meningkatkan peran perbankan nasional dalam pembiayaan kegiatan produksi minyak dan gas bumi nasional, kegiatan pengembangan Energi Terbarukan, dan program hemat Energi;
• menerapkan premi pengurasan Energi fosil untuk pengembangan Energi; dan/atau
• menyediakan alokasi anggaran khusus oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah untuk mempercepat pemerataan akses Iistrik dan Energi.

(6) Premi pengurasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf b digunakan untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan Sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

PENGAWASAN