Pasal 65

(1) Dalam penetapan lokasi Terminal penumpang harus

memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal.

(2) Simpul Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh:

• Menteri, untuk Simpul Terminal penumpang tipe A;
• gubernur, untuk Simpul Terminal penumpang tipe B;
• bupati/walikota, untuk Simpul Terminal penumpang tipe C; dan
• gubernur, untuk Simpul Terminal penumpang tipe C Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(3) Lokasi Terminal penumpang harus terletak pada Simpul

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.

Pasal 66 . . .