Pasal 102

(1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang

milik jalan wajib:

• menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
• melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
• memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
• menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
• memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
• mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area

parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

(3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi:

• kebutuhan ruang parkir;
• persyaratan satuan ruang parkir;
• komposisi peruntukkan;
• alinyemen;
• kemiringan;
• ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
• alat penerangan;
• sirkulasi kendaraan;
• fasilitas pemadam kebakaran;
• fasilitas pengaman; dan
• fasilitas keselamatan.

(4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:

• konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

• ramp up . . .

• ramp up dan ramp down;
• sirkulasi udara;
• radius putar; dan
• jalur keluar darurat.

(5) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara

fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diberikan oleh:

• Menteri untuk gedung parkir yang berada di jalan nasional;
• gubernur untuk gedung parkir yang berada di jalan provinsi; dan
• bupati/walikota untuk gedung parkir yang berada di jalan kabupaten/kota.

Paragraf 4 Tarif Parkir