Pasal 32

(1) Setiap operator pada suatu wilayah kerja wajib:

• mendaftarkan kontrak kerja sama untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak yang berbeda dengan nomor

www.djpp.depkumham.go.id

pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a;

• melakukan pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak;
• menyelenggarakan pembukuan untuk kegiatan operasi perminyakan untuk wilayah kerja yang bersangkutan.

(2) Dalam hal terjadi pergantian operator, kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada operator yang baru.