Pasal 7

(1) Dalam hal:

• adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten; atau
• upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru.

(2) Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.