Pasal 8

(1) Perencanaan PPDT menjadi bagian dalam RPJMN,

RPJMD, RKP, dan RKPD pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Perencanaan . . .

(2) Perencanaan PPDT di tingkat nasional disusun oleh

Pemerintah.

(3) Perencanaan PPDT di tingkat provinsi disusun oleh

Pemerintah Provinsi melalui proses konsultasi dengan Pemerintah.

(4) Perencanaan PPDT di tingkat kabupaten disusun oleh

Pemerintah Kabupaten melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi.