Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Gubernur berwenang:

• mengoordinasikan pelaksanaan PPDT di wilayah kewenangannya;

• mengawasi . . .

• mengawasi pelaksanaan PPDT yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
• melakukan pemantauan dan evaluasi PPDT dalam skala provinsi; dan
• melaporkan perkembangan PPDT di wilayahnya secara berkala kepada Menteri.