Pasal 25

Dalam rangka PPDT, Gubernur bertugas:

• memberikan data dan informasi mengenai daerah tertinggal di wilayah provinsi kepada Menteri;
• merencanakan dan mengoordinasikan PPDT dalam skala provinsi;
• mengalokasikan anggaran pendanaan PPDT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
• melakukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk PPDT dalam skala provinsi.