Pasal 22

(1) Menteri mengoordinasikan penatalaksanaan PPDT di

tingkat nasional dengan menteri/pimpinan lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

(2) Gubernur mengoordinasikan penatalaksanaan PPDT

pada tingkat provinsi dengan Pemerintah Kabupaten tertinggal di wilayahnya, dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Menteri.

(3) Bupati mengoordinasikan penatalaksanaan PPDT

pada tingkat kabupaten dengan Gubernur dan melaporkannya kepada Menteri melalui Gubernur.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang