Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98

Pasal 2

(1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari

perencanaan, pengumuman, pelamaran,

penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri

Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai

Negeri Sipil.

(2) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian bersama kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara.

  1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

(1) Pelamar yang telah memenuhi syarat administrasi

berhak mengikuti ujian penyaringan.

(2) Ujian . . .

(2) Ujian penyaringan sebagimana dimaksud pada

ayat (1) berupa Tes Kompetensi Dasar.

(3) Dalam hal diperlukan untuk memenuhi tuntutan

dan kebutuhan jabatan, instansi penyelenggara

dapat melakukan Tes Kompetensi Bidang.

  1. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) Pasal,

yakni Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C yang berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Materi Tes Kompetensi Dasar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun dan

ditetapkan oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

(2) Pengolahan hasil Tes Kompetensi Dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara.

Pasal 7B

(1) Materi Tes Kompetensi Bidang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan materi

yang disusun oleh instansi pembina jabatan

fungsional.

(2) Dalam hal instansi pembina jabatan fungsional

belum dapat menyusun materi Tes Kompetensi

Bidang maka penyusunannya dilakukan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ayat (3) . . .

(3) Dalam hal jabatan fungsional belum ditetapkan

instansi pembinanya, penyusunan materi Tes

Kompetensi Bidang dilakukan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian.

(4) Pengolahan hasil Tes Kompetensi Bidang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian.

Pasal 7C

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan ujian

penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk sebuah

panitia dengan tugas tertentu.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit mempunyai tugas:

  • menyiapkan perangkat seleksi dengan komputer

atau menggandakan materi soal ujian;

  • menentukan tempat dan melaksanakan jadwal

ujian sesuai dengan kebijakan nasional;

  • melaksanakan kegiatan ujian;

  • mengawasi pelaksanaan ujian;

  • menyaksikan pengolahan hasil ujian; dan

  • melakukan verifikasi pengolahan hasil ujian.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak

dilaksanakannya pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Tahun 2013.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2013

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2013

,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang

memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan

kebutuhan jabatan, Pemerintah menyelenggarakan

sistem Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang transparan,

objektif, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme;

  • bahwa dalam sistem Pengadaan Pegawai Negeri Sipil,

ujian penyaringan memiliki peranan penting dan

strategis untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang

memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan

kebutuhan jabatan;

  • bahwa ketentuan mengenai ujian penyaringan Pegawai

Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000

tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam

penyelenggaraan sistem pengadaan Pegawai Negeri Sipil,

sehingga ketentuan tersebut perlu diubah;

  • bahwa . . .
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PP 11/2002 — Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang...
amendment PP 98/2000 — Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang...
DIUBAH OLEH
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
Referensi Silang (4)
UU 8/1974 — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang...
UU 43/1999 — PERUBAHAN ATAS
PP 98/2000 — Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000...
PP 11/2002 — Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002...