Pasal 7

(1) Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada

gubernur, bupati/walikota setempat dengan melampirkan peta wilayah yang dimohon.

(2) Proses penugasan Survei Pendahuluan dilakukan dengan

mekanisme pemilihan pemohon yang terbaik (beauty contest).

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: