Pasal 86

(1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b diberikan oleh:

• Menteri, untuk Angkutan orang yang melayani:

1. Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
2. Angkutan dengan tujuan tertentu; atau
3. Angkutan pariwisata.

• gubernur, untuk Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

• Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Angkutan taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

• bupati . . .

• bupati/walikota, untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

(2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam

Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

• melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
• mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
• melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan

perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.