Pasal 82

Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a diberikan oleh:

• Menteri, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:

1. Trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara;

2. Trayek antar kabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;

3. Trayek . . .

1. Trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan
2. Trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.

• gubernur, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:

1. Trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
2. Trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
3. Trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.

• Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani Trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
• bupati, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani :

1. Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
2. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

• walikota, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.