Pasal 17

Kewajiban Pemerintah Daerah provinsi menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

• penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;

• penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;

• pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;

• penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;

• pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;

• penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan

• pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

Pasal 18 . . .