Pasal 65

(1) Pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan:

• sosialisasi;
• konsultasi publik; dan
• partisipasi masyarakat.

(2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Rawa.

(3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Menteri,

gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus menyediakan pusat informasi.