Pasal 59

(1) Izin pemanfaatan prasarana Pengaturan Tata Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c diberikan oleh:

• Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

• gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan

• bupati/walikota . . .

• bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air.

(2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berdasarkan hasil kajian pelaksanaan konstruksi prasarana Pengaturan Tata Air.