Pasal 9

(1) Pemberian izin bagi Perusahaan Perasuransian dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

a. persetujuan prinsip;

b. izin usaha. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi agen asuransi dan konsultan aktuaria. (3) Permohonan persetujuan prinsip bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diajukan kepada Menteri dengan melampirkan:

a. Anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan notaris;

b. Rencana susunan organisasi perusahaan;

c. Rencana penggunaan tenaga ahli oleh perusahaan;

d. Rencana kerja perusahaan dalam garis besar;

e. Rancangan perjanjian kerjasama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing;

f. Program asuransi yang akan dipasarkan dan rencana reasuransinya, khusus bagi Perusahaan Asuransi;

g. Bukti penempatan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (5) Permohonan izin usaha Perusahaan Perasuransian disampaikan kepada Menteri dengan melampirkan:

a. Anggaran dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan

dari instansi yang berwenang;

b.Susunan organisasi perusahaan;

c.Bukti pemenuhan penyetoran modal disetor;

d.Surat pengangkatan tenaga ahli yang dipekerjakan oleh perusahaan;

e.Program kerja perusahaan serta rincian persiapan yang telah dilakukan;

f. Perjanjian kerjasama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing;

g.Contoh polis, perhitungan premi, dan perjanjian reasuransi dari program asuransi yang akan dipasarkan, bagi Perusahaan Asuransi;

h.Perjanjian retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi;

i. Perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni, bagi Perusahaan Agen Asuransi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.