Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57, Dewan Pengawas berwenang untuk:

• melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perusahaan;depkumham.go.idb. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
• meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
• mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
• meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
• mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Pengawas, jika dianggap perlu;
• memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
• membentuk komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
• menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
• melakukan tindakan Pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
• menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
• melaksanakan kewenangan Pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Menteri.

Pasal 59 . . .

www.djpp.depkumham.go.id