Pasal 94

(1) Peran Pemerintah untuk melindungi kepentingan

umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat

penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi

Elektronik yang mengganggu ketertiban umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi:

• penetapan strategi keamanan siber nasional yang

merupakan bagian dari strategi keamanan

nasional, termasuk pembangunan budaya

keamanan siber;

• pengaturan standar keamanan informasi;
• pengaturan penyelenggaraan pelindungan

infrastruktur informasi vital;

• pengaturan manajemen risiko penyelenggaraan

Sistem Elektronik;

• pengaturan sumber daya manusia dalam

penyelenggaraan pelindungan Sistem Elektronik;

• pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pelindungan infrastruktur informasi vital;

• pembinaan dan pengawasan manajemen risiko

penyelenggaraan Sistem Elektronik;

• pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelindungan

Sistem Elektronik;

• penyelenggaraan pengamanan Informasi

Elektronik;

• penyelenggaraan penanganan insiden keamanan

informasi;

• penyelenggaraan penanganan tanggap darurat;

dan

• fungsi lain yang diperlukan untuk melindungi

kepentingan umum dari segala jenis gangguan.

2019, No.185 -57-

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak

lain.