Pasal 90

Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan sistem dan

Transaksi Elektronik meliputi:

• memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

• melindungi kepentingan umum dari segala jenis

gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi

Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melakukan pencegahan penyebarluasan dan

penggunaan Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

• menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki

Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi.