Pasal 73

(1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi

Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga

Sertifikasi Keandalan.

(2) Lembaga Sertifikasi Keandalan harus berdomisili di

Indonesia.

(3) Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk oleh

profesional.

(4) Profesional yang membentuk Lembaga Sertifikasi

Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi profesi:

• konsultan Teknologi Informasi;

• auditor Teknologi Informasi; dan

• konsultan hukum bidang Teknologi Informasi.

(5) Lembaga Sertifikasi Keandalan harus terdaftar dalam

daftar Lembaga Sertifikasi Keandalan yang

diterbitkan oleh Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur

dengan Peraturan Menteri.