Pasal 34

(1) Pencadangan Ekosistem Gambut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

(2) Pencadangan Ekosistem Gambut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

(3) Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam

jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

• Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang luasnya kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas Kesatuan Hidrologis Gambut pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

• Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya yang 50% (lima puluh per seratus) dari luasnya yang telah diberikan izin usaha dan/atau kegiatan melampaui kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

• Ekosistem Gambut yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau

• Ekosistem …

• Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya yang telah ditetapkan perubahan fungsinya menjadi fungsi lindung oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c.

(4) Penetapan Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola

dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.