Pasal 7

(1) Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP

Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP

Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana

www.djpp.depkumham.go.id

dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.