Pasal 4

(1) Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.

(2) SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan dalam bentuk PSAP.

(3) SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

(4) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.