Pasal 14

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib

melaksanakan prinsip pelindungan Data Pribadi

dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi

meliputi:

• pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara

terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil,

dengan sepengetahuan dan persetujuan dari

pemilik Data Pribadi;

2019, No. 185 -14-

• pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai

dengan tujuannya;

• pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan

menjamin hak pemilik Data Pribadi;

• pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara

akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir,

dapat dipertanggungjawabkan, dan

memperhatikan tujuan pemrosesan Data

Pribadi;

• pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan

melindungi keamanan Data Pribadi dari

kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan

pengungkapan yang tidak sah, serta

pengubahan atau perusakan Data Pribadi;

• pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas

pemrosesan, dan kegagalan pelindungan Data

Pribadi; dan

• pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan

dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa

retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• perolehan dan pengumpulan;

• pengolahan dan penganalisisan;

• penyimpanan;

• perbaikan dan pembaruan;

• penampilan, pengumuman, transfer,

penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau

• penghapusan atau pemusnahan.

(3) Pemrosesan Data Pribadi harus memenuhi

ketentuan adanya persetujuan yang sah dari pemilik

Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan

tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik

Data Pribadi.

2019, No.185 -15-

(4) Selain adanya persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), pemrosesan Data Pribadi harus

memenuhi ketentuan yang diperlukan untuk:

• pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal pemilik Data Pribadi merupakan salah satu

pihak atau untuk memenuhi permintaan pemilik

Data Pribadi pada saat akan melakukan

perjanjian;

• pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

• pemenuhan pelindungan kepentingan yang sah

(vital interest) pemilik Data Pribadi;

• pelaksanaan kewenangan pengendali Data

Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• pemenuhan kewajiban pengendali Data Pribadi

dalam pelayanan publik untuk kepentingan

umum; dan/atau

• pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari

pengendali Data Pribadi dan/atau pemilik Data Pribadi.

(5) Jika terjadi kegagalan dalam pelindungan terhadap

Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem

Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis

kepada pemilik Data Pribadi tersebut.

(6) Ketentuan mengenai teknis pemrosesan Data Pribadi

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.