Pasal 33

(1) Pemberdayaalr bagi Koperasi di sektor perdagangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:

• kerja sama bagi Koper:asi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
• pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undaugan.

(3) Kementerian...

SK No 094567 A

PRES IDEN

(3) Kementerian bersarna kementerian teknis, Dinas, dan

dinas yang menyclenggarakan urusan pernerintahan daerah di bidang perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan paling sedikit:

• penguatan kelembagaan;
• pendldikan dan pelatihan sumber daya manusia;
• kemudahan akses perrnocialan: dan
• pengembangan usaha.

Pasal -34

(1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian

sebagaimana ciirrai.gua dalam Pasal 25 huruf c, berupa:

• pernberian kesempatan berusaha bagi Koperasi rneialui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
• peningkatan nilai tambah-ekcnomi.

(2) Pemerintah Pusat rnemberikan kemudahan kepada

Koperasi yarlg melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian.

(3) Iylenteri bei'sama mentcri teknis/gubernur /bupati/wali

kota rnelakukan p.-mbinaan terhadap Koperasi di sektor perraniarr.

(4) Korporasi petani rnodel Koperasi sebagaimana

dimaksr,d pada ayat (r) huruf a meinp'',erhatikan aspek: €r. pcmberdayaan petani;

• kelcmbagaan usaha;
• • 'uisnis pl'oses;
  • keberlangsurlg3t)l
  • peningkatarr,rilai t-arrrbah ekonorrri;
  • daya.saing i.-txnor'litzrs pertanian; dan
  • kelestarian .

SK No 094415 A

PRES IDEN

REPUBLIK TNDONESIA

ob' kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengemhangan korporasi petani model Koperasi

dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui:

• penguatan kelembagaan;
• peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; c pendampingan; d penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
• kemudah an P erizinan Berusaha;
• penerapan teknologi proouksi tepat guna;

b' o penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau

• penyediaan sarana produksi.

(6) Pengembangan hisnis korporasi petani model Koperasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

BAB

SK No 094569 A

PRES IOEN REPUBLIK lNDONESIA

Bagian Kesatu Kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Paragraf I Krriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah