Pasal 5

(1) Aset Pemerintah selain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) yang telah diserahoperasikan oleh

Menteri Teknis kepada Perusahaan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dilaporkan oleh Menteri Teknis kepada Menteri Keuangan.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pemerintah melanjutkan penugasan kepada

Perusahaan untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap aset Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dioperasikan oleh Perusahaan dalam rangka menjalankan pelayanan umum yang menjadi tugas Pemerintah pada Daerah Aliran Sungai di sebagian Wilayah Sungai Cidanau, Ciliman, Ciujung, Ciliwung, Cisadane, dan Citarum.

(3) Perusahaan diberi kewenangan untuk menarik

manfaat atas aset Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasilnya dipergunakan oleh Perusahaan untuk biaya pengoperasian dan pemeliharaan aset tersebut.

(4) Biaya pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan untuk mengelola dan mengoptimalkan manfaat atas aset Pemerintah yang telah diserahoperasikan kepada Perusahaan.