Pasal 18

(1) Menteri Kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan urusan kesehatan yang telah diserahkan kepada Daerah. (2) Kegiatan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Perencanaan pembangunan kesehatan;

b. Penetapan klasifikasi, standar bangunan dan pola sarana kesehatan;

c. Penetapan standar, perencanaan pendayagunaan dan perencanaan pengembangan tenaga kesehatan;

d. Penetapan kurikulum, buku pelajaran dan syarat-syarat yang berhubungan dengan pendidikan dan latihan tenaga kesehatan;

e. Pengawasan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan upaya kesehatan;

f. Penetapan bentuk dan pola upaya pelayanan kesehatan dasar, peranserta masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan rujukan termasuk standar dan/atau metode pemeriksaan laboratorium dan sarana kesehatan lainnya;

g. Penetapan standar penggunaan obat, alat kesehatan, bahan berbahaya dan perlengkapan lainnya;

h. Kegiatan lain di bidang teknis kesehatan yang dipandang perlu oleh Menteri Kesehatan.