Pasal 7

(1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan

Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1_) terdiri atas:

• tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan; dan
• tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan.

(2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:

• tarif Pelayanan dasar; dan
• tarif Pelayanan nondasar.

(3) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan

Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:

• tarif surplus Badan bagian Pemerintah;
• tarif bagian laba Pemerintah pada Badan;
• tarif bagian Pemerintah dari kelebihan akumulasi cadangan umurri dan cadangan tujuan pada Badan; J. tarif dividen bagian Pemerintah pada Badan yang berbentuk perusahaan umum, perusahaan perseroan dan/ a tau perseroan terbatas lainnya; dan
• tarif Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Tarif ...

SK No 051792 A

PRESIOEN

(4) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang

Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas:

• tarif penggunaan barang milik negara;
• tarif pemanfaatan barang milik negara; dan
• tarif pemindah tanganan barang milik negara.

(5) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Dana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) terdiri atas:

• tarif imbal jasa atas pengelolaan uang negara dalam pelaksanaan konsolidasi rekening bendahara satuan .kerja secara virtual dan penerapan rekening tunggal perbendaharaan;
• tarif imbal jasa atas pelaksanaan investasi Pemerintah;
• tarif imbal jasa berupa bunga atau remunerasi atas penempatan uang Pemerintah pada perbankan; dan
• tarif imbal jasa atas Pengelolaan Dana Pemerintah atau dana perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdiri atas:

• tarif denda administratif;
• tarif pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
• tarif pungutan atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peratui:-an perundang-undangan.