Pasal 5

(1) Terhadap alat angkutan tertentu yang atas impor dan/atau

penyerahannya telah mendapat fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 2 huruf b, huruf c, dan huruf d, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan:

• digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau

• dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya,

Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut atas impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu tersebut wajib dibayar.

(2) Pembayaran . . .

(2) Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak alat angkutan tertentu tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.

(3) Apabila sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kewajiban

pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4) Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan.