Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:

• jasa penyiaran;
• jasa pendidikan dan pelatihan;
• jasa sertifikasi kompetensi wartawan radio;
• jasa penggunaan sarana dan prasarana siaran sesuai dengan tugas dan fungsi;
• jasa digitalisasi penyiaran;
• jasa produksi program; dan
• royalti atas kekayaan intelektual produksi penyiaran.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

(4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.