Pasal 13

(1) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. (3) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelengga-raan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan:

a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;

b. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;

c. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;

d. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan.