Pasal 12

(1) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, keadaan darurat karena bencana, dan/atau paceklik yang berkepanjangan. (2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah;

b. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan;

c. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;

d. pengaturan kelancaran distribusi pangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang ber-tanggung jawab di bidang industri dan perdagangan, pertanian, koperasi, kelautan dan perikanan, perhubungan, kehutanan, dan keuangan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing