Pasal 100

(1) Kekayaan awal IPB berasal dari kekayaan negara

yang dipisahkan, kecuali tanah.

(2) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan barang milik negara yang penggunaannya diserahkan kepada IPB dan tidak dapat dipindahtangankan dan dijaminkan kepada pihak lain.

(4) Barang milik negara berupa tanah dalam penguasaan

IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh IPB dan hasilnya menjadi pendapatan IPB untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi IPB.

(5) Pemanfaatan kekayaan negara berupa tanah sebagai

mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh IPB setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dilaporkan kepada Menteri.

(6) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca IPB dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

(7) Penatausahaan . . .

(7) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk

ditempatkan sebagai kekayaan awal IPB diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(8) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh IPB selain

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.