Pasal 26

(r) Badln Hukum yang telah mengajukan proses pembangunan Perumahan MBR sebelum peraturan Pemerintah ini diundangkan, dapat diteruskan dan diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Perizinan dan dokumen yang telah ada dalam rangka

pembangunan Perumahan MBR sebagaimana dimakJud pada ayat (l) tetap berlaku dan dapat digunakan untuk proses tahapan selanjutnya.

Pasal2T Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

.:\o ,Ji{irl. -ts9a A '.f €,W,8r4y*4{

REFLJEL!I( Ii\I D(:'!.! ESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Bidang Perekonomian, dan Perundang-undangan,

vanna Djaman

PRESIDEN