Pasal 16

(1) Kegiatan non struktur/non fisik untuk mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b

meliputi:

• penyusunan peraturan perundang-undangan;

• penyusunan peta rawan bencana;

• penyusunan peta risiko bencana;

• penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal);

• penyusunan tata ruang;

• penyusunan zonasi; dan

• pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat.

(2) Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria mitigasi bencana.

(3) Penyusunan peta rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan

potensi bencana atau ancaman bahaya.

(4) Penyusunan peta risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan

aspek kerentanan, potensi bencana atau ancaman bahaya dan tingkat kemampuan serta kapasitas pemangku kepentingan dan kelembagaan.

(5) Penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan kajian mengenai

dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

(6) Penyusunan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan penyusunan

rencana tata ruang yang terdiri atas pola ruang dan struktur ruang daratan berbasis mitigasi bencana.

(7) Penyusunan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kegiatan penyusunan rencana

zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di perairan berbasis mitigasi bencana.

(8) Pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

dilakukan melalui latihan, gladi, simulasi, lokakarya serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat mengenai upaya mengurangi risiko bencana.