Pasal 21

(1) Menteri atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

melakukan pembinaan dan pengawasan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan terhadap:

• pemenuhan persyaratan keteknikan;
• pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
• penggunaan tenaga kerja asing;
• pemenuhan persyaratan kewajiban dalam izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
• pemenuhan standar mutu pelayanan sesuai dengan sistem manajemen mutu.

(3) Menteri atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

melakukan pembinaan terhadap usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam bentuk penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan.

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Menteri atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat:

• melakukan pemeriksaan di lapangan;
• meminta laporan pelaksanaan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan bidang dan subbidang usahanya; dan
• melakukan analisis dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.

(5) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan

persyaratan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, Menteri atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.

(6) Dalam hal pada kabupaten/kota belum terdapat inspektur

ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/walikota dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan untuk melakukan pengawasan.

Pasal 22 . . .