Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebesar Rp4.028.229.700.959,00 (empat triliun dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah). (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No. 161 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id 2019, No. 161 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN

PERSEROAN

(PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

NO URAIAN APBN
TAHUN ANGGARAN NILAI I Instalasi Pembangkit Listrik

  1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang berlokasi di Provinsi Aceh, hasil kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh - Nias Rp78.118.831.250,00
  2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara – Kepulauan Nias, hasil kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh - Nias Rp5.314.126.225,00
  3. PLTA Wonorejo/Ampel Gading yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja INKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) 1998/1999, 1999/2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008 Rp185.860.704.222,00
  4. PLTG Peaking 2 x (50-60) MW yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja 2012 dan Rp905.478.955.827,00 www.peraturan.go.id 2019, No. 161 NO URAIAN APBN
    TAHUN ANGGARAN NILAI UIPKITRING Kalimantan)
  5. PLTM Budong-Budong yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Barat, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sulawesi, Maluku dan Papua) 2008, 2009, dan 2010 Rp37.174.993.199,00 Sub Jumlah Instalasi Pembangkit Listrik (I)

Rp1.211.947.610.723,00 II Instalasi Gardu Listrik Induk

  1. Gardu Listrik yang berlokasi di Provinsi Aceh, hasil kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh - Nias 2006, 2007, dan 2008 Rp21.162.025.817,00
  2. Gardu Induk 150kV Meulaboh & PLTU Meulaboh (Ext) yang berlokasi di Provinsi Aceh, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) 2011, 2012, dan 2013 Rp35.715.161.086,00
    Gardu Induk 150 kV Rantau Prapat yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) Rp2.586.728.000,00
  3. Gardu Induk 150 kV Padang Sidempuan (Ext) yang berlokasi
    di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) 2009 dan Rp8.922.660.000,00
  4. Gardu Induk 150 kV Tanjung Morawa (Ext) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, 2009 dan Rp21.768.486.000,00 www.peraturan.go.id 2019, No. 161 NO URAIAN APBN
    TAHUN ANGGARAN NILAI Aceh dan Riau)
  5. Gardu Induk 150 kV Kualanamu yang berlokasi

di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) 2009, 2010, dan 2011 Rp45.369.781.000,00 7. Gardu Induk 150kV Pasir Putih dan Garuda Sakti (Ext) yang berlokasi di Provinsi Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) 2011, 2012, dan 2013 Rp58.978.768.340,00
8. Gardu Induk 150 kV Air Raja yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) 2011, 2012, dan 2013 Rp37.885.368.024,00
9. Gardu Induk 150 kV Kijang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) 2011, 2012, dan 2013 Rp20.397.316.307,00
10. Gardu Induk 150 kV Sri Bintan yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) 2011, 2012, dan 2013 Rp21.166.503.065,00
11. Gardu Induk 150 kV Tanjung Uban yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) 2011, 2012, dan 2013 Rp24.356.658.813,00
www.peraturan.go.id 2019, No. 161 NO URAIAN APBN
TAHUN ANGGARAN NILAI 12. Gardu Induk 150 kV Bungus
yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan III (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Bagian Selatan) 2007 dan Rp 9.795.757.000,00
13. Gardu Induk 150 kV Muara Sabak New yang berlokasi di Provinsi Jambi, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (UIP RING Sumatera II) 2011, 2012, dan 2013 Rp35.748.000.396,00
14. Gardu Induk 150 kV Tanjung Api-Api yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan III (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Bagian Selatan) 2010, 2011, dan 2012 Rp40.066.665.595,00
15. Gardu Induk 150 kV Kelapa yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II) 2011, 2012, dan 2013 Rp26.334.511.966,00
16. Gardu Induk 150 kV Koba yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II) 2011, 2012, dan 2013 Rp24.548.420.672,00
17. Gardu Induk 150 kV Pangkal Pinang yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II) 2011, 2012, dan 2013 Rp23.179.313.150,00
18. Gardu Induk 500 kV Balaraja dan Gardu Induk 150 kV Balaraja 2007 dan Rp28.315.883.360,00
www.peraturan.go.id 2019, No. 161 NO URAIAN APBN
TAHUN ANGGARAN NILAI Ext. yang berlokasi di Provinsi Banten, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) 19. Gardu Induk kV Bumi Semarang Baru yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Rp33.189.198.700,00
20. Gardu Induk 150 kV Mranggen yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Rp29.291.976.000,00
21. Gardu Induk 150 kV Purbalingga yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Rp30.152.641.200,00
22. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Ngimbang/New Babat yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan VII (Eks. Satuan Kerja INKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan Rp331.743.172.519,00
23. Gardu Induk 150 kV Sambas yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja UIPKITRING Kalimantan 2011, 2012, dan 2013 Rp16.864.901.005,00
24. Gardu Induk 150 kV Amuntai
yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Kalimantan) Rp25.690.341.000,00
www.peraturan.go.id 2019, No. 161 NO URAIAN APBN
TAHUN ANGGARAN NILAI 25. Gardu Induk 150 kV Batu Licin yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Kalimantan) 2009, 2010, dan 2011 Rp56.517.862.000,00
26. Gardu Induk 150 kV Paniki (New)
yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sulawesi, Maluku dan Papua) 2011 dan Rp18.426.478.091,00
27. Gardu Induk 150 kV Silae (New)
yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sulawesi, Maluku dan Papua) 2011 dan Rp12.815.342.348,00
28. Gardu Induk 150 kV Sinjai yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (PIKITRING SULMAPA) 2005 dan Rp1.117.570.259,00
29. Gardu Induk 150 kV Tanjung Bunga yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (PIKITRING SULMAPA) Rp8.793.705.800,00
30. Gardu Induk 150 kV Bontoala yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (PIKITRING SULMAPA) Rp11.606.494.900,00
www.peraturan.go.id 2019, No. 161 NO URAIAN APBN
TAHUN ANGGARAN NILAI 31. GIS Hybrid 150 kV Bontoala yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (PIKITRING SULMAPA) Rp19.676.211.500,00
Sub Jumlah Instalasi Gardu Listrik Induk (II)

Rp1.082.183.903.913,00 III Instalasi Gardu Distribusi

  1. Instalasi Gardu Distribusi yang berlokasi tersebar di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara Rp1.753.642.914,00
  2. Instalasi Gardu Distribusi yang berlokasi tersebar di Provinsi Maluku Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Maluku Utara Rp9.477.291.000,00 Sub Jumlah Instalasi Gardu Distribusi (III)

Rp11.230.933.914,00 IV Instalasi Jaringan Transmisi

  1. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV PLTU Labuhan Angin - GI Sibolga (sebagian) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) Rp308.537.683,00
  2. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV GI Tanjung Morowa - GI Kualanamu yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) 2009, 2010, dan 2011 Rp28.367.614.000,00
  3. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Bagan Batu - Duri yang berlokasi di Provinsi Riau, hasil Rp887.865.000,00 www.peraturan.go.id 2019, No. 161 NO URAIAN APBN
    TAHUN ANGGARAN NILAI kegiatan Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau
  4. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV PLTU Riau/Tenayan - Pasir Putih yang berlokasi di Provinsi Riau, hasil Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) 2011, 2012, dan 2013 Rp9.699.950.418,00
  5. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Air Raja - Kijang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) dan Rp8.750.831.034,00
  6. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Air Raja - Sri Bintan (Section 1 & 2) yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) dan Rp11.026.577.754,00
  7. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Air Sri Bintan - Tanjung Uban (Section &
  1. yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau) 2011, 2012, dan 2013 Rp18.574.552.665,00
  1. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Phi. Connection Muara Sabak yang berlokasi tersebar di Provinsi Jambi, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja UIP RING Sumatera II) 2011, 2012, dan 2013 Rp50.697.837.444,00
  2. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Phi. Incomer Tanjung Api
  • Api yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan, hasil kegiatan 2010, 2011, dan 2012 Rp120.470.039.024,00 www.peraturan.go.id 2019, No. 161 NO URAIAN APBN
    TAHUN ANGGARAN NILAI Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan III (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Bagian Selatan)
  1. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV PLTU 3 (Banten) - Tx. - Teluk Naga & Tx. New Tangerang yang berlokasi di Provinsi Banten, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) 2007, 2008, dan 2009 Rp89.695.202.300,00
  2. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Tasik - Depok & Pedan - Tasik yang berlokasi di Provinsi DI Yogyakarta, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Rp117.939.177.033,00
  3. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Babat - Ngimbang yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan VII (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) Rp12.566.340.000,00
  4. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Ngimbang - Mliwang yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan VII (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) Rp43.110.092.000,00
  5. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Babat - Ngimbang - Mliwang yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan VII (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) Rp60.841.781.000,00
  6. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Ngimbang Incomer & Babat - Ngimbang - Mliwang yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit 2007, 2008, dan 2009 Rp48.237.505.800,00 www.peraturan.go.id 2019, No. 161 NO URAIAN APBN
    TAHUN ANGGARAN NILAI Induk Pembangunan VII (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)
  7. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV PLTU 3 Jatim (Tanjung Awar - Awar) - Tuban yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan JBTB I (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) 2007, 2008, dan 2009 Rp73.384.930.301,00
  8. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV PLTU 1 Jatim (Pacitan) - Tx. Pacitan & Tx. Wonogiri yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan VII (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) 2007, 2008, dan 2009 Rp360.898.980.600,00
  9. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Sengkol - Paokmotong - Pringgabaya, Sengkol - Kuta yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 Rp96.270.417.315,00
  10. Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kV Bolok - Maulafa - Naibonat
  • Nonohanis yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 Rp126.464.292.349,00
  1. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Mantang Incomer yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) 2011, 2012, dan 2013 Rp15.060.230.748,00 www.peraturan.go.id 2019, No. 161 NO URAIAN APBN
    TAHUN ANGGARAN NILAI
  2. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Telling - Paniki yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja IKITRING Sulawesi, Maluku dan Papua Rp 3.844.428.140,00 Sub Jumlah Instalasi Jaringan Transmisi (IV)

Rp1.297.097.182.608,00 V Instalasi Jaringan Distribusi

A Jaringan Listrik

  1. Jaringan Listrik yang berlokasi di Provinsi Aceh, hasil kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh - Nias 2006, 2007, 2008, dan Rp329.886.759.636,00
  2. Jaringan Listrik yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara – Kepulauan Nias, hasil kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh - Nias 2005, 2006, dan 2007 Rp32.384.114.637,00
    Sub Jumlah Jaringan Listrik (V A)

Rp362.270.874.273,00 B Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Menengah (JTM)

  1. Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Menengah (JTM) yang berlokasi tersebar di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara Rp11.995.397.928,00
  2. Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Menengah (JTM) yang berlokasi tersebar di Provinsi Maluku Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Maluku Utara Rp41.408.067.000,00
    Sub Jumlah Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Menengah (JTM) (V B)

Rp53.403.464.928,00 C Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR)

www.peraturan.go.id 2019, No. 161 NO URAIAN APBN
TAHUN ANGGARAN NILAI 1. Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) yang berlokasi tersebar di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara Rp3.272.588.600,00
2. Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) yang berlokasi tersebar di Provinsi Maluku Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Maluku Utara Rp6.823.142.000,00
Sub Jumlah Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) (V C)

Rp10.095.730.600,00 Jumlah Instalasi Jaringan Listrik (V)

Rp425.770.069.801,00 Jumlah

Rp4.028.229.700.959,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalar, dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pcrusahaan Listrik Negara, perlu melai;ukan penambahan pcnycrtaan modal Negara Republik Indonesia ke dzrlam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pcrusahaan Listrik Negara yang berasal dari pcngalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumbcr Daya Mineral yang pengadaaflflya bcrsumbcr dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara 'fahun Anggaran 199811999, 199912OOO, 2OO2, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201o, 2011, 2012,2013, dan 2015;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf a dan untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 4 ay'at (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Lenlang Badan Usaha Milik Negara, perlu mcnctapkan Pcraturan Pemerintah'tentang Penambahan Penycrtaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam M<-rdal Saham Pe rusahaarn Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
MENGINGAT

SK No 008039 A

trRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahrrn 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a297);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor a355);
  3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20l8 tentang Anggaran Pcndapatan clan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembarar-r Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6263);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor're sia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang 'lata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Ncgara pada Badan Usaha Milik Ncgara dan Pcrscroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6006);
Referensi Silang (3)
UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
PP 72/2016 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005