Pasal 27

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2016

14 / 18

DIVA | DIUNDUH PADA 22 JULI 2023

www.hukumonline.com

(1) Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran

sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa

tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa.

(3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh

persen), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan penyaluran Dana Desa

tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa tahun berjalan.

(5) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Menteri

melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 27

Cukup jelas.