Pasal 13

(1) Berdasarkan usulan calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, melakukan

identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan dengan melibatkan masyarakat.

(2) Kegiatan identifikasi dan inventarisasi meliputi kegiatan survey dan penilaian potensi,

sosialisasi, konsultasi publik, dan koordinasi dengan instansi terkait.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.