Pasal 99

(1) Besaran dan jenis penghasilan Direksi dan Dewan

Pengawas ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas dilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva/aset, pencapaian target, kemampuan keuangan, dan tingkat kesehatan Perusahaan.

(3) Selain memperhatikan hal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2lr, Menteri dapat pula memperhatikan faktor lain yang relevan.

(4) Selain. . .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Direksi

dan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Menteri, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan.

Bagian Kesembilan belas Dokumen Perusahaan

Pasal 1OO

Direksi wajib mengelola dokumen Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen Perusahaan.

Bagian Kedua puluh Pengurusan Aktiva/ Aset Perusahaan

Pasal 1O1

Pengurusan aktiva/aset Perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua puluh satu Kepailitan