Pasal 8

(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah.

(2) Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab:

• mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
• mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
• melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
• menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
• mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
• mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
• menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada gubernur/bupati/walikota
• melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang acta dalam penguasaannya;
• menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.