Pasal 63

(1) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah

dapat berupa:

• tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara dan gubernur /bupati/walikota untuk barang milik daerah;
• tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat/daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
• barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang

akan disertakan sebagai modal pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

• pengelola barang untuk barang milik negara;
• gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.

(3) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:

• pengelola barang untuk barang milik negara;
• pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota untuk barang milik daerah.

(4) Penyertaan modal pemerintah pusatj daerah atas barang milik negara/daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:

• pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara;
• pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubenur/ bupati/walikota untuk barang milik daerah.

(5) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.